JEMBER, Share Indonesia.id - Untuk kedua kalinya pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan Yatim Bersholawat.

Bupati Jember, dr. Faida, MMR., pun bersama anak-anak yatim melantunkan sholawat bersama di Aula PB. Soedirman Pemkab Jember, Senin, 9 Desember 2019

“Selain bersholawat bersama anak yatim, juga dijelaskan program-program Pemerintah Kabupaten Jember, supaya informasinya bisa lengkap didapatkan oleh anak yatim,” ungkap bupati.

Program-program untuk anak yatim piatu di Jember yakni BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Jember. “Juga beasiswa sampai ke perguruan tinggi,” imbuhnya.

Anak yatim piatu juga berhak mendapatkan pelayanan dokumen adminduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Banyak anak yatim yang belum punya akte kelahiran. Pemerintah pun akan menuntaskan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

“Supaya anak-anak lebih lancar mendapatkan akses program,” terang bupati, soal pentingnya dokumen adminduk.

Selain itu,  Dinas Perhubungan mendapat tugas untuk memberikan voucher naik angkutan umum, angkutan desa, dan ojek tradisional untuk berangkat dan pulang sekolah secara gratis.

“Tahun ini diberikan anggaran satu miliar untuk voucher antar – jemput anak-anak yatim-piatu sekolah di Kabupaten Jember,” ungkap bupati.

Bupati mengaku senang bisa melihat anak-anak yatim piatu yang ikut sholawat tampak sehat dan berbahagia.

Bupati pun berpesan, meskipun tidak ada ayah atau ibu, anak-anak harus tetap bersekolah dan mengejar cita-cita.

Agar membuat mereka bersemangat untuk bersekolah, dalam kesempatan itu pemerintah memberikan bantuan peralatan sekolah.

“Seperti seragam baru, tas, alat tulis. Supaya anak-anak  bergembira dan lebih semangat sekolah,” ujar bupati.

Menurut bupati, semua ini dilakukan atas tuntutan agama untuk memuliakan anak yatim-piatu. “Ini bukan sekedar program, tetapi sejatinya menjalankan perintah Allah SWT,” pungkasnya. (Amin).

JEMBER Share Indonesia.id - Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban menyosialisasikan agar bisa berjalan dengan baik.

Sosialisasi dilaksanakan di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin, 09 Desember 2019, dengan mengundang lebih 400 perwakilan perusahaan, organisasi buruh, dan pemerhati ketenagakerjaan.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga diundang dalam sosialisasi yang langsung disampaikan oleh Bupati Jember, dr. Faida, MMR.

Selain menyosialisasikan UMK baru, kegiatan itu juga ditujukan untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial di Kabupaten Jember.

Dalam paparannya, bupati menjelaskan bahwa UMK ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur no 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020.

Untuk UMK Jember tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya, sebesar Rp. 187.745,10. Pada tahun 2019, UMK Jember sebesar Rp. 2.170.917 sehingga pada  tahun 2020 menjadi Rp. 2.355.662,91.

“Disepakati bahwa UMK yang di-SK-kan oleh gubernur ini akan menjadi panduan untuk semua perusahaan di Kabupaten Jember,” terang bupati.

Karena sudah disosialisasikan, maka implementasi ke depannya akan dimonitoring secara langsung di lapangan. “Untuk memastikan benar-benar sudah dijalankan, karena ini juga untuk kepentingan perusahaan dan pegawainya,” tutur bupati.

Secara teknis, monitoring tersebut dilakukan dengan meminta laporan perusahaan dan sidak ke lapangan. “Untuk memastikan di bulan Januari 2020 pelaksanaan UMK ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Bupati menyatakan pemerintah akan bertindak tegas. Apabila tidak mampu melaksanakannya, namun tidak mengajukan penangguhan pembayaran UMK, pasti disanksi.

Bupati menyebut sanksi itu bahkan sampai pada pencabutan izin usaha.

Tetapi, jika ada alasan yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan ada pemahaman baik antara perusahaan dan pekerja tentu akan diproses dengan baik.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 19 perusahaan di Jember yang masuk kategori pembayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 paling awal dan tepat waktu. (Amin).

JEMBER, Share Indonesia.id - Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang dilantik dalam Festival Tani Jember 2019 diharapkan mampu memerhatikan anggota beserta keluarganya.

Harapan ini disampaikan Bupati Jember, dr. Faida, MMR., dalam Festival Tani Jember 2019 yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Jadid Wirolegi, Kecamatan Sumbersari.

Dalam festival Senin, 09 Desember 2019, itu dilantik sejumlah pengurus Poktan hasil verifikasi oleh pemerintah daerah.

Pelantikan itu diharapkan mampu mendorong pengurusnya untuk terus memperhatikan anggotanya.

Perhatian itu diharapkan tidak sebatas ketika mengurusi pupuk maupun bantuan saja. “Tetapi, kawal anak-anak petani dan keluarganya yang perlu bantuan atau beasiswa pendidikan,” terang bupati.

Karena itu, pada kesempatan ini, selain membagikan Kartu Tani, bupati juga memberikan beasiswa untuk anak-anak petani atau buruh tani.

Bupati juga membagikan bibit, bantuan alsintan, serta bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kesulitan-kesulitan atau kebutuhan petani, bupati menjelaskan, bisa disampaikan melalui kelompok. Seperti pemenuhan kebutuhan air.

Dalam kesempatan itu, bupati mengungkapkan bahwa keberadaan kelompok tani yang sangat banyak di Kabupaten Jember ternyata tidak terverifikasi sejak tahun 2015.

“Sejak 2015 belum pernah ada verifikasi tentang kelompok tani,” kata bupati di hadapan petani, Senin, 09 Desember 2019.

Verifikasi yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu menunjukkan adanya kelompok tani yang tidak aktif maupun anggotanya tidak aktif.

“Ada juga kelompok yang tidak memenuhi syarat,” ungkap bupati.

Kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang telah terverifikasi oleh pemerintah itu kemudian dilantik dalam Festival Tani Jember 2019.

Selain mengevaluasi kelompok tani, bupati juga mengevaluasi keberadaan Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa). (Tim*).

JEMBER, Share Indonesia.id - Para pejabat yang dinyatakan lulus dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan 18 di Kabupaten Jember hanya memiliki satu pilihan dalam menjalankan amanatnya.

“Pejabat pada masa pemerintahan Bupati Faida dan Wabup Kiai Muqit ini pilihannya cuma satu, yakni harus tegak lurus,” kata Bupati Jember, dr. Faida, MMR.Pernyataan itu disampaikan bupati ketika menutup Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat ketiga angkatan 18 di Kabupaten Jember, yang berlangsung di Balai Diklat BKPSDM Kaliwates Jember, Senin, 09 Desember 2019.

Tegak lurus yang dimaksud yaitu menjalankan pelayanan kepada masyarakt tanpa ada pungutan liar alias pungli. Tegak lurus juga berarti tidak ada korupsi.

“Jika tidak sanggup itu semua, diizinkan mengundurkan diri,” tegas perempuan pertama Bupati Jember ini.

Sikap tegak lurus itu diharapkan agar dapat menjaga amanat yang diberikan. Terlebih mayoritas pejabat yang lulus diklat masih muda.

Bupati tidak menginginkan sampai pejabat-pejabat ini tergelincir dalam tindakan koruptif. Karena itu, mereka diharapkan dapat menjaga diri dengan baik.

“Percuma hebat. Percuma juara. Jika tidak tegak lurus, maka akan celaka. Celaka sekarang, nanti, atau diakhirat,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu bupati juga mengaku bangga karena peserta Diklatpim menjdi harapan pemerintahan pada masa yang akan datang.

Para pejabat ini juga akan meniti karir dengan lebih baik. Mereka memegang amanat dan anggaran besar untuk pembangunan.

Bupati juga mengaku bersyukur mereka semua lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan dan memuaskan.

Kualifikasi ini membuktikan mereka memiliki kompetensi yang luar biasa. “Padahal mereka sambil menyelesaikan pekerjaan dan kesibukan di pemda yang luar biasa,” ujar bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat BPKSDM Jember, Endang Sulistyowati, Skep, Ners., melaporkan hasil Diklatpim yang diikuti 30 orang dari eselon III dan IV ini.

Kualifikasi kelulusan Sangat Memuaskan dengan nilai 90,1 ke atas sebanyak 15 orang. Kualifikasi kelulusan Memuaskan dengan nilai 80,1 sampai dengan 90 sebanyak 15 orang.

“Dari kualifikasi tersebut, terdapat lima orang peserta berprestasi akan mendapatkan piagam penghargaan,” pungkasnya. (Tim*).

JEMBER, Share Indonesia.id - “Saya ingin perizinan yang telah ditandatangani telah sampai langsung di tangan pemohon izin,” kata Bupati Jember, dr. Faida, MMR., Senin, 09 Desember 2019.

Hal ini disampaikan bupati saat menyerahkan 95 berkas perizinan kepada 30 pemohon.

Penyerahan ini berlangsung di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Senin, 09 Desember 2019Izin tersebut terdiri dari izin lokasi sebanyak 2 izin dari 2 pemohon, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) ada 1 izin 1 pemohon, dan izin reklame sejumlah 92 dari 27 pemohon.

Dalam kesempatan itu bupati kembali berpesan kepada para investor baru untuk memperhatikan akses bagi difabel.

“Karena di Jember sudah ada perda tentang disabilitas, bahwa bangunan apapun, fasilitas umum untuk disiapkan akses bagi difabel. Simpel, sederhana, yang terpenting jalur khusus untuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Menurut bupati, hal-hal yang sederhana itu akan menunjukkan bahwa tempat usaha tersebut bukan milik orang yang hatinya tumpul.

“Melayani customer tanpa membedakan-bedakan,” tuturnya.

Kedua, usaha baru di Jember diharapkan merekrut pegawai baru ber-KTP Jember dan memiliki kartu kuning pencari kerja.

“Agar usaha baru di Jember ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat pencari kerja,” tegas orang nomor satu di Jember ini.

Ketiga, apabila para pengusaha baru mengadakan kegiatan menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember.

Koordinasi ini sebagai bentuk berbagi tugas dalam menentukan sasaran penerima manfaat dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

“Juga agar CSR yang disalurkn bukan hanya menjadi kepedulian perusahaan, tetapi juga menjadi solusi bagi masyarakat yang tercatat dalam Pemerintahan Kabupaten Jember,” tandasnya. (Tim*).

JEMBER, Share Indonesia.id - Ada lima lokasi yang menjadi prioritas pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU). Untuk pelaksanaannya, pengusul harus mengawalnya.

Hal ini disampaikan Bupati Jember, dr. Faida, MMR., saat sosialisasi pembangunan PJU, Minggu, 08 Desember 2019, di Pendapa Wahyawibawagraha.

Penjelasan bupati, lima lokasi yang penting adanya PJU yakni jalan utama kabupaten, jalan menuju fasilitas umum, jalan di perumahan-perumahan, jalan menuju pondok pesantren maupun sekolah, dan jalan menuju tempat pariwisata.

Dalam Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jelas bupati, pembangunan PJU untuk lima lokasi prioritas itu harus selesai sampai tahun 2021.

“Sampai saat ini, 1.000 sampai 1.500 titik setiap tahun yang dikerjakan,” ungkap bupati.

Agar pembangunan PJU itu sesuai dengan peruntukannya, bupati meminta pengusul iku mengawal pelaksanaan pembangunannya.

Para pengusul serta Ketua RT dan RW diundang ke pendapa untuk mendapat sosialisasi rencana pembangunan PJU itu. “Supaya realisasi ini terkawal dengan baik,” tandas bupati.

Sosialisasi juga supaya masyarakat tidak resah menunggu realisasi tahun ini atau tahun depan.

Bupati menegaskan, program PJU ini gratis, tidak ada pungutan apapun.

Sementara bagi masyarakat yang ingin mengajukan  pembangunan PJU, tahun ini bisa mengajukan. Namun, realisasinya pada tahun depan.

Lebih jauh bupati menegaskan telah memerintahkan PU Cipta Karya agar mencari pengusul untuk menghindari pergeseran lokasi dari lokasi awal pengusulan, yang berpotensi masalah.

“Saya meminta pihak yang mengajukan ini juga mengawal,” tegas bupati.

Ke depan, sosialisasi pembangunan PJU ini akan dilakukan sebelum melakukan survei, sehingga pengusul tidak ragu untuk mengawal sejak survei.